Pendidikan Berpolitik

Untuk Pendidikan Berpolitik

Tan Malaka pada tanggal 24 November 1932 menulis sebuah tulisan yang berjudul POLITIK yang didalamnya dia menerangkan arti merdeka.

Dalam sebuah percakapan antara Si Toke yang mewakili kaum pedagang kelas menegah dengan Si Pacul yang mewakili kaum tani. dan DENMAS wakil kaum ningrat, Toke menjelaskan kepada DENMAS arti Merdeka.

Merdeka itu tidak berarti boleh menjalankan kemauan diri sendiri saja, dengan tiada mempedulikan hak dan kemauan orang lain. Istilah yang lebih familier sekarang adalah menjaga kelakuan kita selaku warga Negara untuk menaati peraturan yang berlaku.

Perihal dalam menjaga kelakuan setiap warga Negara, maka asas akal sehat yang dikatakan Bapak SBY tepat pada sasaran. Apa sebabnya?

Calon Presiden terpilih 2009-2014, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia dengan ajakan untuk berpolitik dengan akal sehat.
Perkataan presiden tersebut berkaitan dengan adanya persoalan yang sedang dirutuskaan oleh MK perihal Pemilu 9 Juli kemaren.

Menurut catatan KPU, pasangan SBY-Budiono menempati urutan pertama dengan 60,8 % (78.874.562 suara), disusul Megawati-Prabowo 26,79 % (32.548.105 Suara), dan JK-Wiranto 12,41 % (15.081.814 Suara). Hasil yang dimikian tidak serta merta membuat seluruh pasangan puas dengan hasil yang ditetapkan KPU, akhirnya masalah ini dibawa ke MK.

Pasangan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto merasa tidak puas dengan hasil yang ditetapkan oleh KPU disebabkan adanya beberapa permasalahan mendasar yang menurut mereka Pemilu 2009 cacat hukum.

Bagaimana dengan ajakan SBY untuk berpolitik dengan akal sehat? Ada beberapa teori yang mendasari perkataan SBY tersebut.

Pertama, kondisi perpolitikan yang sudah matang. Masyarakat sudah sama-sama tahu dan mengerti bahwa 99% hasil dari KPU tidak dapat di tarik lagi karena dalam skala nasional hasil perhitungan tersebut telah diakui dan elite politik pada umumnya tidak terlalu menanggapi peradilan di MK.

Kedua, bentuk peraduan ke MK sangat kecil akan berhasil. Dalam perhitungan skala nasional, KPU jelas unggul karena memiliki petugas yang merata di seluruh tanah air dan ini tidak terbantahkan. Perhitungan yang dilakukan KPU pun telah melalui proses independen dan tanpa adanya pelanggaran yang substansial. Sedangkan data yang disodorkan oleh Pasangan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto melakukan perhitungan berdasarkan data sebagian wilayah di daerah tanpa keseluruhan.

Ketiga, Biaya yang telah dikeluarkan. Ada beberapa sebab mendasar apabila pemilu yang telah dilaksanakan 9 Juli kemarin harus di ulang di beberapa daerah maupun secara nasional akan mengakibatkan adanya anggaran tambahan yang menguras uang Negara, dan hal ini akan menyebabkan krisis politik yang berkepanjangan.

Keempat, adanya pembelajaran dari kusruh beberapa Pilkada. Telah menjadi bahan pelajaran kisruh Pilkada yang berlarut-larut di Maluku dan Jawa Timur serta beberapa Pilkada daerah lain yang hasil akhirnya berlarut-larut dan cenderung tidak profesional.

Kelima, kesadaran berpolik siap menang, siap kalah. Sikap yang sangat professional dan bertanggungjawab terlihat dalam sikap dan perilaku bapak Jusuf Kalla yang perlu dicontoh. Dengan Profesionalitas tinggi Jk mengucapkan selamat kepada pasangan SBY-Budiono setelah hasil perhitungan di umumkan. Hal lainnya adalah apa yang dilakukan oleh SBY dalam memberikan tanggapan kepada para pesaingnya tanpa nada-nada yang bersifat sombong. Hal inilah yang perlu banyak diberikan contoh kepada rakyat.

Hal-hal inilah yang seharusnya mendasari apa yang disebutkan oleh SBY. Perlunya akal sehat dalam menanggapi apa yang terjadi dengan hasil pemilu 9 Juli 2009 merupakan sikap mutlak yang diperlukan.

Pernyataan SBY itu didasari atas apa yang terjadi di tanah air dimana kondisi perpolitikan yang cenderung belum mengalami titik kepuasan yang ideal. Masing-masing pasangan calon presiden masih ada perang urat syaraf dimana tidak ada sikap yang mau mengalah. Hal ini sangat tidak baik bagi pendidikan politik di tanah air.